Persetujuan ini mengindikasikan soliditas politik antara legislatif dan eksekutif, meski tak lepas dari sorotan dan catatan kritis sejumlah fraksi terhadap arah kebijakan fiskal daerah.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Balikpapan Alwi Al Qadri, didampingi tiga wakil ketua, serta dihadiri Sekretaris Kota Muhaimin, unsur Forkopimda, jajaran OPD, hingga stakeholder lintas sektor.

Fokus Fraksi: Produktivitas, Transparansi, dan Perlindungan Warga

Fraksi Golkar menyoroti pentingnya belanja daerah diarahkan ke sektor-sektor produktif, terutama yang menyentuh langsung kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi.

“Program-program yang dirancang harus membawa dampak nyata, bukan sekadar menggugurkan kewajiban,” demikian poin utama yang ditekankan fraksi ini.

Fraksi Nasdem menyampaikan apresiasi atas tanggapan Wali Kota terhadap masukan fraksi sebelumnya. Mereka menekankan pentingnya menjaga sinergi antara DPRD dan Pemkot untuk mewujudkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dan layak huni.

Fraksi Gerindra juga menyatakan persetujuan, namun memberi penekanan pada optimalisasi pendapatan dan efisiensi anggaran. Transparansi pelaksanaan program disebut sebagai elemen yang tak bisa ditawar.

“Kami dorong pengelolaan pendapatan yang cermat agar belanja daerah benar-benar memberi manfaat konkret,” ujar anggota Fraksi Gerindra, Muhammad Raja Siraj.

Sementara itu, Fraksi PDIP menyoroti rencana kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yang dinilai belum tepat. Mereka meminta kebijakan tersebut ditinjau ulang demi melindungi masyarakat kecil dari tekanan fiskal.

“Jangan sampai kebijakan anggaran justru menyulitkan warga berpenghasilan rendah. Pemerintah perlu bertindak bijak,” tegas Sekretaris Fraksi PDIP, Suwanto.

Fraksi PKB menilai APBD-P sebagai instrumen penting untuk menyesuaikan kebijakan fiskal dengan dinamika ekonomi terkini, sementara Fraksi PKS-PPP menyoroti keterlambatan insentif guru swasta dan TPQ. Mereka juga mengingatkan soal kehati-hatian dalam menerapkan kenaikan NJOP.

Detil Anggaran: Penyesuaian untuk Infrastruktur dan Layanan Publik

Sekretaris DPRD Arfiansyah memaparkan rincian perubahan anggaran. Pendapatan daerah ditargetkan sebesar Rp4,26 triliun, meningkat Rp43,6 miliar dari target awal. Di sisi belanja, jumlahnya kini mencapai Rp4,75 triliun, naik Rp156,9 miliar.

Tambahan anggaran ini difokuskan untuk pembangunan infrastruktur, peningkatan kualitas layanan publik, serta efisiensi birokrasi.

Adapun pembiayaan daerah sebesar Rp492,2 miliar akan ditutup dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun anggaran sebelumnya.

Sekretaris Kota Balikpapan, Muhaimin, menyambut baik keputusan legislatif dan menekankan pentingnya percepatan pelaksanaan anggaran.

“Persetujuan ini menunjukkan komitmen bersama dalam menjalankan pemerintahan yang akuntabel. Kami minta seluruh OPD segera menyusun dokumen pelaksanaan anggaran, karena waktu pelaksanaan APBD-P 2025 tinggal tiga bulan,” ujar Muhaimin. (mto)