Iklan Dua

Fokus pada Efektivitas Anggaran, DPRD dan Pemkot Balikpapan Bahas Perubahan APBD 2025

$rows[judul] Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman
Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota Balikpapan bersama DPRD kembali menggelar rapat paripurna pada Senin (25/8/2025) pagi, bertempat di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.


Wakil Wali Kota Bagus Susetyo

Agenda utama pertemuan tersebut adalah penyampaian jawaban Wali Kota atas pemandangan umum fraksi-fraksi DPRD terkait Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Rapat dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Balikpapan, Yono Suherman, sementara Wali Kota diwakili oleh Wakil Wali Kota Bagus Susetyo.

Dalam rapat tersebut, Yono menjelaskan bahwa berbagai catatan dan masukan dari fraksi telah ditampung dan dijawab oleh pihak eksekutif.

Namun, ia menekankan bahwa masih ada beberapa hal krusial yang memerlukan perhatian lebih, terutama terkait ketergantungan daerah terhadap transfer anggaran dari pusat.

“Karena kita tidak bisa mengontrol transfer pusat, daerah harus memperkuat sektor ekonominya sendiri agar pendapatan lebih stabil dan bisa difokuskan untuk pembangunan masyarakat,” ujar Yono.

Ia juga mengingatkan soal pentingnya pemanfaatan anggaran secara maksimal di sisa waktu tiga bulan ke depan. Pengawasan ketat, menurutnya, mutlak diperlukan agar program prioritas dapat benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.

“Anggaran harus digunakan secara efektif. Jangan sampai terjadi sisa lebih penggunaan anggaran (Silpa) yang terlalu besar,” tegasnya.

Selain isu anggaran, DPRD juga menyoroti sejumlah persoalan lainnya seperti kinerja Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB/PDAM), pengelolaan pasar tradisional, serta persepsi publik terhadap layanan pemerintah.

Menanggapi hal itu, Wakil Wali Kota Bagus Susetyo menyampaikan bahwa arah kebijakan APBD tetap berpijak pada kesejahteraan masyarakat.

Ia menyebutkan, program prioritas pemerintah saat ini mencakup percepatan penanganan banjir, peningkatan pelayanan air bersih, serta pemeliharaan lingkungan kota yang bersih dan tertib.

“Nota keuangan perubahan 2025 ini merupakan kelanjutan dari program-program sebelumnya. Setiap kegiatan harus bisa berdampak langsung dan nyata bagi masyarakat,” jelas Bagus.

Ia juga menyoroti pentingnya keterlibatan aktif aparatur di tingkat kelurahan dan RT dalam menjaring kebutuhan warga. Peran mereka dinilai strategis untuk memastikan aspirasi warga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah.

“Lurah dan RT adalah ujung tombak pelayanan. Kami harap mereka lebih proaktif turun ke lapangan, mengidentifikasi persoalan, dan menyampaikan ke pemerintah,” tambahnya. (mto)

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)