Iklan Dua

Gerindra Dukung Perubahan APBD Balikpapan 2025, Fokus pada Efisiensi dan Keterbukaan

$rows[judul] Keterangan Gambar : Juru Bicara Gerindra, Muhammad Raja Siraj

Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Fraksi Partai Gerindra di DPRD Kota Balikpapan menyatakan dukungan penuh terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025. Dukungan ini disampaikan dalam Rapat Paripurna DPRD pada Selasa (26/8/2025) di lantai 8 Gedung Parkir Klandasan.


Dalam penyampaian sikap resmi fraksi, Juru Bicara Gerindra, Muhammad Raja Siraj, menekankan pentingnya efisiensi anggaran sebagai respon atas turunnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat. Menurutnya, langkah yang diambil Pemerintah Kota Balikpapan dalam menyesuaikan belanja daerah menunjukkan adanya komitmen bersama antara eksekutif dan legislatif dalam mengelola keuangan secara bertanggung jawab.


"Ini mencerminkan sinergi visi dan misi antara Pemkot dan DPRD untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat," ujarnya.


Fraksi Gerindra menyoroti empat hal pokok yang menjadi fokus mereka dalam mendukung perubahan APBD ini:


1. Meningkatkan Pendapatan Daerah Lewat Data Akurat

Gerindra mendorong penguatan sistem digitalisasi dan integrasi data, khususnya dalam bidang perpajakan, perizinan, kependudukan, serta pengelolaan aset. Langkah ini dinilai krusial untuk mengoptimalkan penerimaan daerah secara berkelanjutan.

2. Belanja Efisien, Pengawasan Ketat

Fraksi menilai pemangkasan belanja yang tidak mendesak sebagai strategi yang realistis dan perlu terus dikawal. Efisiensi anggaran dinilai bukan sekadar penghematan, melainkan upaya memastikan belanja daerah tepat sasaran.

3. Program Prioritas Jadi Fokus

Gerindra menggarisbawahi pentingnya menjaga proporsi anggaran untuk program-program yang langsung menyentuh masyarakat, seperti sektor kesehatan, pendidikan, pengentasan kemiskinan, serta penguatan UMKM dan ekonomi kreatif.

4. Transparansi Anggaran dan Proyek


Pemerintah Kota didesak lebih terbuka, terutama dalam proyek-proyek besar yang menggunakan anggaran publik. Masyarakat perlu dilibatkan melalui akses informasi yang jelas terkait alokasi anggaran, progres, hingga tantangan yang dihadapi.


"Kami berharap komunikasi yang terbuka dan harmonis terus terjaga, agar pembangunan Balikpapan bisa berjalan transparan dan akuntabel," kata Raja Siraj.


Menutup penyampaian pandangan, Fraksi Gerindra menyatakan sepenuhnya menyetujui Raperda Perubahan APBD 2025 untuk ditetapkan sebagai Peraturan Daerah. (mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)