Porosnusantaranews,BALIKPAPAN — Komisi II DPRD Kota Balikpapan menyoroti layanan air bersih yang masih dikeluhkan masyarakat. Permasalahan seperti distribusi yang tidak merata hingga kualitas air yang keruh dinilai masih terjadi di sejumlah wilayah dan berdampak pada aktivitas warga sehari-hari.

Anggota Komisi II DPRD Kota Balikpapan, Swardy Tandiring, mengatakan pihaknya telah melakukan pengawasan melalui rapat dengar pendapat (RDP), inspeksi mendadak (sidak), hingga peninjauan langsung ke lapangan.

“Kami sudah beberapa kali melakukan RDP dan turun langsung ke lapangan, seperti ke wilayah Kilometer 13 dan beberapa titik lainnya untuk mengecek kondisi distribusi air,” ujarnya, Senin (13/4/2026).

Dari hasil sidak tersebut, ditemukan sejumlah persoalan, antara lain jaringan pipa yang sudah tua, distribusi air yang belum merata, serta tekanan air yang rendah di beberapa kawasan. Selain itu, aliran air di sejumlah wilayah juga dinilai tidak stabil dan kerap mengalami gangguan tanpa pemberitahuan kepada masyarakat.

“Masih ada wilayah yang distribusinya tidak lancar, tekanan air rendah, bahkan ada yang tiba-tiba mati tanpa informasi,” kata Swardy.

Menurut dia, temuan tersebut menunjukkan bahwa persoalan utama tidak hanya terletak pada proses pengolahan air, tetapi juga pada sistem distribusi.

Ia menegaskan, air bersih merupakan kebutuhan dasar masyarakat yang harus dipenuhi dengan layanan optimal. Oleh karena itu, peningkatan kualitas layanan harus menjadi prioritas.

“Air merupakan kebutuhan dasar yang sangat penting, sehingga pelayanannya harus terus ditingkatkan,” ujarnya.

Sebagai perwakilan masyarakat, DPRD, kata dia, berkewajiban menindaklanjuti setiap keluhan yang disampaikan warga dengan melakukan pengecekan langsung di lapangan.

Selain kualitas air, DPRD juga menyoroti kondisi infrastruktur distribusi yang masih menjadi kendala utama, terutama terkait pipa dan sistem penyaluran air.

Permasalahan layanan air bersih banyak ditemukan di wilayah Gunung Sari, Kilometer 13, serta sejumlah kawasan permukiman lainnya. Keluhan yang muncul antara lain air keruh hingga menguning serta distribusi yang tidak merata.

Secara umum, layanan air bersih di Balikpapan telah menjangkau sebagian besar wilayah perkotaan. Namun, kestabilan distribusi dinilai belum optimal, terutama di daerah dengan jaringan pipa lama dan tekanan air rendah.

Berdasarkan hasil penelusuran, gangguan layanan lebih dominan disebabkan oleh masalah pada jaringan distribusi, seperti kondisi pipa yang sudah tua, endapan dalam saluran, serta potensi kebocoran.

Kondisi tersebut berdampak langsung pada masyarakat. Sejumlah warga harus menampung air saat aliran tersedia, bahkan membeli air tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Gangguan distribusi yang terjadi secara tiba-tiba juga menyulitkan aktivitas rumah tangga, seperti memasak, mandi, hingga kebutuhan sanitasi.

Selain itu, minimnya informasi terkait gangguan layanan juga menjadi perhatian. Swardy menilai, sosialisasi kepada masyarakat perlu ditingkatkan, terutama saat ada perbaikan jaringan yang menyebabkan aliran air terhenti.

“Jika ada perbaikan dan air akan mati, harus disampaikan lebih awal agar masyarakat bisa bersiap, misalnya dengan menampung air,” katanya.

Ia menambahkan, informasi yang jelas dan tepat waktu penting untuk menghindari kebingungan masyarakat.

“Jangan sampai masyarakat tidak mengetahui, tiba-tiba air mati. Ini yang harus diperbaiki,” ujarnya.

Ke depan, Komisi II DPRD Balikpapan akan terus melakukan pengawasan terhadap layanan air bersih, termasuk mendorong peningkatan kualitas layanan, perbaikan infrastruktur, serta komunikasi yang lebih baik kepada masyarakat.

DPRD berharap, langkah tersebut dapat meningkatkan kualitas layanan air bersih di Balikpapan sehingga kebutuhan masyarakat dapat terpenuhi secara merata. (Adv/mto)