Oleh: Chehob Helmi

Setiap pagi saya membuka berita, isinya penyadapan. Siang buka media sosial, yang lewat masih penyadapan. Malam mau tidur, scroll sebentar, eh, ketemu lagi soal penyadapan.

Rasanya telinga saya sendiri ikut berdenging. Jangan-jangan ponsel saya ikut disadap. Kalau yang disadap obrolan saya soal harga beras atau La Liga dan Liga Inggris,  kasihan betul operatornya. Bisa ikut pusing. Mikirin MU yang ada di papan bawah. 

Tapi ini bukan soal saya. Ini soal negara.

Yang disadap bukan orang sembarangan. Nomor telepon Presiden Prabowo Subianto. Menteri. Pengusaha. Aktivis.

Dan yang bikin geleng-geleng kepala: terduga pelakunya bukan peretas ingusan dari kamar kos. Bukan pula intel asing dari negara tetangga.

Melainkan mantan orang nomor satu di Korps Bhayangkara, Listyo Sigit Prabowo. Bersama beberapa jenderal bintang dua di sekitarnya.

Ini berbahaya. Sangat berbahaya.

Ibarat rumah, pagar makan tanaman. Satpam yang digaji untuk menjaga brankas justru mengintip PIN pemilik rumah. Alat canggih negara—Lawful Interception Management System (LIMS)—yang seharusnya dipakai memburu teroris dan bandar narkoba, malah diduga dibelokkan untuk menguping kepala negara.

Pertanyaan besarnya: mengapa baru meledak sekarang? November 2026.

Mari kita pakai kacamata strategi militer. Bukan kacamata politikus yang penuh basa-basi.

Dalam perang, ada prinsip yang dipegang teguh oleh Erwin Rommel, sang "Rubah Gurun" dari Jerman. Rommel selalu bilang: perang tidak dimenangkan dengan bertahan di parit. Melainkan dengan kecepatan membaca pergerakan musuh dan memukul lebih dulu sebelum lawan sempat menarik pelatuk.

Sementara Heinz Guderian, bapak perang kilat (Blitzkrieg), mengajarkan soal Schwerpunkt—titik berat serangan. Hantam jantung komando lawan secara mendadak. Buat mereka lumpuh sebelum sempat berkonsolidasi.

Sekarang lihat siapa yang duduk di kursi Presiden.

Prabowo Subianto. Bukan sipil murni. Ia mantan komandan pasukan khusus. Kopassus. Sandi Yudha.

Orang yang dididik puluhan tahun untuk mencium bau penyergapan dari jarak berkilo-kilometer. Orang yang sangat paham bagaimana cara kerja intelijen.

Di bawah komandonya sekarang ada BIN. Yang dipimpin orang kepercayaannya. Ada BAIS TNI. Ada intelijen kejaksaan. Dan berlapis-lapis mata-telinga negara lainnya. 

Mustahil seorang mantan komandan pasukan elite tidak tahu kalau frekuensinya sedang diganggu.

Kalau penyadapan itu sudah berjalan sejak 2025, mengapa baru dibongkar habis-habisan di akhir 2026? Di sinilah aroma Blitzkrieg itu tercium.

Ingat kembali riuh rendah menjelang Pilpres 2024 lalu. Waktu itu, pengamat militer Connie Rahakundini Bakrie melempar granat opini yang bikin geger.

Bu Connie bercerita. Katanya, ia diberitahu oleh Rosan Roeslani—Ketua Tim Kampanye Nasional Prabowo-Gibran kala itu. 

Isinya bikin dahi berkerut: Prabowo konon hanya akan menjabat dua tahun. Lalu sisanya diteruskan oleh Gibran.

Waktu itu, cerita Bu Connie dianggap angin lalu. Dibantah keras oleh Rosan. Bahkan sempat berujung laporan ke polisi. Publik pun melupakannya. Menganggap itu sekadar bumbu penyedap kampanye.

Tapi coba hitung pakai jari sekarang.

Prabowo dilantik Oktober 2024. Tambah dua tahun, jatuh tepat di Oktober 2026. Dan skandal penyadapan ini meledak di awal November 2026—persis setelah pergantian pucuk pimpinan Polri dan tepat di garis batas dua tahun itu.

Kebetulan? Dalam kamus intelijen dan strategi perang, kata kebetulan sudah lama dicoret dari kamus.

Jika skenario dua tahun itu memang pernah ada di atas kertas kesepakatan para elite, maka membongkar skandal penyadapan saat ini adalah manuver counter-attack yang brilian.

Dengan membuka kotak pandora bahwa Presiden disadap oleh orang-orang lama, papan catur politik langsung terbalik. Pihak yang tadinya mungkin merasa punya kartu truf atau merasa waktunya sudah tiba untuk menagih janji, mendadak harus sibuk membela diri. 

Narasi publik langsung bergeser: dari soal pergantian kekuasaan menjadi soal pengkhianatan dan ancaman makar terhadap kepala negara.

Sangat rapi. Sangat taktis. Tanpa perlu mengerahkan tank ke jalanan.

Sebuah janji politik—jika memang ada—bisa dibatalkan secara otomatis karena dianggap sudah cedera oleh aksi spionase internal.

Dalam hukum perang, kesepakatan apa pun gugur seketika begitu salah satu pihak ketahuan memasang alat sadap di tenda panglima.

Dan lihat langkah reaktif Prabowo setelah bom waktu ini meledak. Ia langsung memanggil 10 mantan Kapolri ke Istana.

Secara taktis, ini bukan sekadar silaturahmi minum teh.  Ini adalah langkah mengisolasi medan tempur.

Prabowo sedang merangkul para sesepuh Trunojoyo agar tidak ikut terseret arus. Pesannya jelas: yang dibidik adalah oknum penyadap, bukan institusi Polri secara keseluruhan.

Namun, di tengah barisan para jenderal purnawirawan yang hadir, ada satu kursi kosong yang langsung memantik spekulasi baru: Idham Azis tidak tampak batang hidungnya.

Ketidakhadiran tokoh kunci di momen krusial sering kali berbunyi lebih nyaring daripada pidato dua jam. Publik langsung berhitung. Mengapa senior dekat mantan Kapolri itu absen? Apakah sekadar uzur berhalangan, atau sedang menjaga jarak dari pusaran badai? Entahlah.

Setelah mengunci dukungan para sesepuh, langkah berikutnya sudah terbaca di atas meja operasi: audit total dan pembersihan akar.

Tentu para pemain  kini sedang berkeringat dingin. Yang tadinya merasa memegang kendali, kini justru terkepung di dalam parit pertahanannya sendiri.

Kita rakyat biasa? Ya duduk manis saja sambil menyeruput kopi. Menonton pertunjukan strategi tingkat tinggi yang jauh lebih seru daripada film spionase Hollywood.

Hanya satu pesan saya untuk para mereka yang sedang bertarung: kalau mau sadap-menyadap, pastikan server-nya bersih sebelum ganti shift. Sebab di era digital, jejak yang dihapus pun masih bisa berteriak lebih keras daripada pengakuan di depan penyidik.(*)