Porosnusantaranews,BALIKPAPAN - Anggota Komisi III DPRD Kota Balikpapan, Syarifuddin Oddang, menegaskan bahwa kegiatan Komisi III tidak hanya terbatas pada rapat formal di kantor, tetapi juga melibatkan kunjungan langsung ke perusahaan-perusahaan untuk membangun komunikasi yang lebih baik.

“Komisi III berkeliling bukan untuk mengintimidasi perusahaan, tetapi untuk menjalin komunikasi yang lebih produktif dan mengedukasi tentang peran mereka dalam mengatasi masalah kota,” jelas Oddang saat diwawancarai pada Rabu (19/2/2025).

Syarifuddin Oddang juga mengungkapkan kekhawatirannya terkait penurunan anggaran untuk perawatan infrastruktur di APBD.

Hal ini mendorong Komisi III untuk terus memperkuat hubungan dengan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Balikpapan, guna meminta partisipasi aktif mereka dalam menyelesaikan masalah banjir yang masih menjadi isu utama.

Menurut Oddang, perusahaan yang beroperasi di Balikpapan harus mengambil peran lebih besar dalam mengatasi banjir yang terus berulang. Tidak hanya terjadi di wilayah pinggiran, banjir kini juga melanda kawasan pusat kota seperti Damai, MT Haryono, Tugu Adipura, dan Karang Anyar. Bahkan kawasan industri di Kariangau, yang terletak di perbatasan Balikpapan Barat dan Utara, turut terendam saat hujan deras.

“Mengingat banyaknya titik banjir, kami merasa perusahaan yang beroperasi di kawasan industri harus lebih berkontribusi dalam penanganan masalah ini,” tegas Oddang.

Selain itu, Oddang menambahkan bahwa aktivitas operasional perusahaan, seperti penggunaan alat berat dan kendaraan besar, memberikan dampak negatif pada infrastruktur kota, termasuk drainase dan jalan. Meski demikian, kontribusi sektor industri dalam pemeliharaan dan perbaikan infrastruktur kota masih sangat minim.

“Perusahaan sudah memanfaatkan fasilitas umum yang disediakan pemerintah, tetapi ketika terjadi kerusakan, pemerintah yang justru harus turun tangan untuk memperbaikinya. Kami meminta agar perusahaan juga ikut berperan dalam merawat dan memperbaiki infrastruktur ini, agar beban tidak sepenuhnya jatuh ke pemerintah,” tegasnya.

Politisi dari Partai Hanura ini juga mengungkapkan bahwa sekitar 40 persen titik banjir di Balikpapan masih belum bisa diatasi sepenuhnya. Meski pemerintah sudah merancang berbagai langkah mitigasi, pembebasan lahan tetap menjadi hambatan utama.

Oleh karena itu, Oddang menilai bahwa keterlibatan perusahaan dalam penanganan banjir sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih efektif.

“Pemerintah perlu menggandeng sektor industri dalam upaya mitigasi banjir. Kami tidak bisa hanya mengandalkan APBD, sementara perusahaan juga menikmati fasilitas yang disediakan oleh pemerintah,” ujar Oddang.

DPRD Balikpapan berharap pemerintah kota dapat mengeluarkan regulasi yang mewajibkan perusahaan untuk berkontribusi dalam pemeliharaan infrastruktur sebagai bagian dari tanggung jawab sosial mereka.

Langkah ini diharapkan dapat mengurangi beban APBD serta memastikan sistem drainase yang lebih baik di Balikpapan, sehingga dapat mengurangi risiko banjir, terutama di masa depan sebagai penyangga IKN. (mto)