Kegiatan bertajuk Silaturahmi Ketua RT, LPM, LKM, dan Pekerja Sosial Masyarakat se-Kota Balikpapan tersebut dihadiri ribuan peserta dari berbagai unsur. Mulai dari Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Timur beserta anggota, Ketua dan anggota DPRD Kota Balikpapan, unsur Forkopimda, kepala OPD, hingga para ketua RT, LPM, dan pekerja sosial dari seluruh kecamatan.

Dalam pemaparannya, Rahmad menegaskan bahwa keterbatasan anggaran dan tantangan pembangunan tidak menjadi alasan untuk menurunkan kualitas pelayanan publik. Menurutnya, janji politik dan tanggung jawab moral pemerintah kepada masyarakat harus tetap dijalankan secara konsisten.

Ia mengakui masih terdapat berbagai kekurangan dalam pelaksanaan pembangunan. Namun, seluruh program prioritas yang telah disampaikan kepada masyarakat dipastikan tetap berjalan. Memasuki 2026, peningkatan kinerja menjadi fokus bersama seluruh jajaran pemerintah daerah.

Program prioritas yang terus didorong antara lain peningkatan pelayanan publik, sektor kesehatan dan pendidikan, reformasi birokrasi, penyediaan air bersih, serta layanan dasar lainnya. Rahmad menyebut sektor-sektor tersebut sebagai kebutuhan utama masyarakat yang tidak boleh terganggu.

Untuk memperkuat transparansi, Pemkot Balikpapan juga menayangkan video dokumentasi kondisi pembangunan di lapangan. Di antaranya perbaikan jaringan pipa dan peningkatan layanan air minum. Langkah ini dilakukan agar masyarakat mengetahui kondisi riil sekaligus upaya pemerintah dalam menyelesaikan persoalan.

Rahmad menilai, berbagai persoalan dalam pemerintahan merupakan hal yang tidak terhindarkan. Namun, yang terpenting adalah kemampuan pemerintah dalam merespons dan menyelesaikan masalah secara tepat dan bijak agar manfaatnya dirasakan langsung oleh masyarakat.

Ia juga menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pembangunan daerah dengan arah pembangunan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Dalam hal ini, Sekretaris Daerah memiliki peran strategis untuk memastikan setiap kebijakan tetap sejalan dengan regulasi dan kebutuhan daerah.

Di tengah kebijakan efisiensi anggaran, Pemkot Balikpapan melakukan penyesuaian terhadap sejumlah proyek. Kegiatan infrastruktur yang tidak bersifat mendesak dan tidak berdampak langsung pada pelayanan publik akan dipertimbangkan untuk ditunda.

Rahmad menegaskan, setiap kebijakan yang diambil semata-mata untuk kepentingan warga Balikpapan. Karena itu, ia mengajak seluruh elemen masyarakat—termasuk ketua RT, LPM, pekerja sosial, dan tokoh masyarakat—untuk terus mendukung dan mengawal pembangunan secara konstruktif.

Ia berharap sinergi antara pemerintah dan masyarakat dapat terus terjaga sehingga seluruh program prioritas pembangunan Kota Balikpapan dapat diselesaikan dengan baik. (mto)