Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – Pemerintah Kota (Pemkot) Balikpapan diminta tidak berhenti berinovasi dalam mengoptimalkan pendapatan asli daerah (PAD). Terlebih, sejumlah sektor pendapatan masih belum mencapai target. Kondisi tersebut menjadi perhatian DPRD, terutama dalam menghadapi proyeksi pendapatan daerah pada 2027.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan Budiono mengatakan, masih ada sejumlah potensi pendapatan yang belum tergarap maksimal. Karena itu, Pemkot perlu mencari terobosan baru untuk mendongkrak penerimaan daerah dari berbagai sektor.

Hal itu disampaikan Budiono seusai rapat paripurna DPRD Kota Balikpapan dengan tiga agenda, Selasa (10/11/2026). Salah satunya, mendengarkan nota penjelasan Wali Kota Balikpapan terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027.

“Dari hasil penjelasan Pak Wali Kota, tentunya ada beberapa target PAD yang belum tercapai. Sehingga kita perlu banyak mencari inovasi untuk memaksimalkan PAD dari beberapa sektor,” kata Budiono.

Menurut dia, upaya mengoptimalkan pendapatan daerah tidak bisa hanya bertumpu pada satu sumber penerimaan. Berbagai sektor yang memiliki potensi perlu dikembangkan agar kontribusinya terhadap PAD semakin maksimal.

Selain pajak bumi dan bangunan (PBB), sektor retribusi serta pajak usaha juga perlu menjadi perhatian. Termasuk di dalamnya sektor restoran dan usaha makanan-minuman yang dinilai memiliki potensi untuk mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Budiono menilai, inovasi dalam pengelolaan pendapatan menjadi salah satu langkah penting untuk menggali potensi penerimaan yang belum optimal. Dengan begitu, pendapatan daerah diharapkan dapat menopang kebutuhan pembiayaan pembangunan Kota Balikpapan.

Selain Raperda APBD 2027, rapat paripurna tersebut juga membahas nota penjelasan Wali Kota terhadap Raperda tentang Inovasi Daerah.

Budiono menjelaskan, setelah penyampaian nota penjelasan dari wali kota, DPRD akan menjadwalkan agenda berikutnya, yakni penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi terhadap kedua rancangan peraturan daerah tersebut.

Sementara itu, agenda ketiga rapat paripurna adalah pengumuman hasil evaluasi Gubernur Kalimantan Timur terhadap Peraturan Daerah (Perda) APBD Perubahan 2026. Hasil evaluasi pemerintah provinsi tersebut telah melalui proses koreksi sebelum diumumkan dalam rapat paripurna.

“Untuk hasil evaluasi gubernur terhadap Perda APBD Perubahan 2026 sudah dikoreksi. Tadi DPRD hanya menyampaikan pengumumannya,” pungkasnya. (Adv/mto)