Iklan Dua

DPRD Balikpapan Berbagi Jurus Atur Anggaran dengan Tanah Bumbu

$rows[judul] Keterangan Gambar : Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman

Porosnusantaranews,BALIKPAPAN – DPRD Kota Balikpapan menerima kunjungan kerja Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu. Pertemuan ini dimanfaatkan untuk bertukar strategi dalam menyiasati pengelolaan anggaran di tengah kebijakan pemangkasan anggaran secara nasional.

Wakil Ketua DPRD Kota Balikpapan, Yono Suherman mengungkapkan, diskusi berlangsung dinamis karena kedua daerah menghadapi persoalan serupa, terutama pada sektor infrastruktur.

“Mereka ingin tahu bagaimana cara kita mengharmonisasi anggaran. Di Tanah Bumbu juga banyak keluhan soal jalan rusak dan infrastruktur. Ternyata kondisinya hampir sama dengan kita,” ujar Yono, pada Selasa (7/4/2026).


Menurutnya, pemangkasan anggaran dari pemerintah pusat memberi dampak langsung pada kemampuan daerah membiayai pembangunan. Balikpapan pun merasakan hal yang sama, khususnya untuk proyek infrastruktur.

Meski begitu, Pemkot Balikpapan tetap menjaga prioritas pada sektor pelayanan dasar. Pendidikan dan kesehatan menjadi fokus utama, termasuk pembiayaan program BPJS dan penyediaan seragam sekolah.

“Yang utama tetap pendidikan dan kesehatan. Infrastruktur kita sesuaikan dengan kemampuan fiskal yang ada,” tegasnya.

Dalam forum tersebut, DPRD Balikpapan juga menekankan pentingnya penentuan skala prioritas. Program pembangunan harus benar-benar dipilah berdasarkan tingkat urgensi agar anggaran yang terbatas tetap tepat sasaran.

“Kita harus petakan mana yang paling mendesak. Jangan sampai anggaran kecil tapi tidak efektif penggunaannya,” katanya.

Yono menambahkan, harmonisasi anggaran tidak sepenuhnya berada di tangan daerah. Kebijakan pemerintah pusat turut memengaruhi arah pengelolaan anggaran. Karena itu, daerah dituntut cermat dalam menyusun perencanaan.

Ia juga menyinggung sejumlah proyek infrastruktur yang menjadi kewenangan provinsi, seperti rencana pembangunan flyover di kawasan Rapak yang hingga kini masih tertunda akibat penyesuaian anggaran.

“Ada proyek yang memang ranah provinsi. Secara aturan sudah ada, tapi pelaksanaannya tertunda karena dampak pemangkasan,” jelasnya.

Melalui kunjungan ini, kedua daerah saling bertukar pengalaman dan solusi agar pengelolaan anggaran tetap optimal.

Harapannya, pembangunan bisa terus berjalan dan kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi di tengah keterbatasan anggaran. (Adv/mto) 

Tulis Komentar

(Tidak ditampilkan dikomentar)