Porosnusantaranews, PENAJAM — Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mulai memperketat pengawasan terhadap aliran dana Tanggung Jawab Sosial Lingkungan (TJSL) atau Corporate Social Responsibility (CSR) dari puluhan korporasi yang beroperasi di wilayahnya. 

Sekretaris Daerah PPU, Tohar, menyentil para pimpinan perusahaan agar berhenti memandang dana sosial tersebut sebagai bentuk kemurahan hati semata.

Pesan tegas itu meluncur saat Tohar membuka Rapat Forum TJSL di Hotel Ika, Kelurahan Petung, pada Rabu, 11 November 2026.

Pertemuan ini tidak hanya dihadiri oleh pimpinan dari 39 perusahaan, tetapi juga dikawal ketat oleh unsur Kejaksaan Negeri PPU, Inspektorat, Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Adi Saputro, hingga perwakilan organisasi masyarakat Laskar Anti Korupsi Indonesia (LAKI).

"Saya mengingatkan kembali, CSR bukan belas kasihan melainkan bagian dari kewajiban. Ketika ini merupakan kewajiban, maka hal tersebut termasuk dalam bisnis anggaran perusahaan atau Rencana Kerja Anggaran Perusahaan," kata Tohar di hadapan para eksekutif korporasi.

Untuk menertibkan penyaluran di tahun anggaran 2027, pemerintah daerah telah menyodorkan daftar panjang (long list) proyek pembangunan kepada pihak swasta. 

Daftar tersebut wajib disaring menjadi prioritas utama (short list) yang disinkronkan dengan kapasitas riil keuangan masing-masing perusahaan agar program pembangunan tidak berjalan tumpang-tindih.

"Kita tutup buku 2026 sampai dengan Desember nanti. Andaikan di 2027 kita telah mampu mengkoneksikan ini, maka tanpa terkecuali seluruh perusahaan akan memiliki nama dan dapat mengibarkan bendera masing-masing untuk berkontribusi dan berpartisipasi nyata dalam kegiatan pembangunan," ujar Tohar menambahkan.

Senada dengan Sekda, Ketua Forum TJSL, Abdul Rasyid, menuntut transparansi penuh dari pihak korporasi. 

Ia mendesak agar pertemuan ini tidak berakhir sebagai ajang seremonial belaka, melainkan ruang pertanggungjawaban publik atas amanat undang-undang perseroan.

"Forum ini bukan hanya sekadar seremoni. Bapak-Ibu harus memanfaatkan forum ini untuk menjelaskan program apa saja yang sudah dilaksanakan sebagaimana amanat undang-undang untuk mengambil peran dalam kegiatan kemasyarakatan dalam bentuk CSR," kata Abdul Rasyid.

Sebagai langkah pembenahan tata kelola, Pemkab PPU kini memaksa transisi pelaporan dari tumpukan dokumen fisik menuju sistem daring lewat Website TJSL. 

Melalui kanal digital ini, seluruh perusahaan diwajibkan melaporkan realisasi anggaran sosial mereka secara berkala tiap triwulan—mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban akhir—demi memastikan kontribusi dunia usaha benar-benar terukur dan menyentuh masyarakat bumi Benuo Taka.(adv)